Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang kerap disapa Cak Imin dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dinilai harus tetap membuktikan klaim mereka tentang keberadaan big data soal dukungan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar, mengatakan, para menteri seharusnya tidak melenceng dari fungsi utamanya yakni merupakan pembantu presiden. Oleh karena itu, kata dia, pernyataan yang dilontarkan harusnya sejalan dengan apa yang menjadi keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Jokowi menyatakan melarang para menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan 3 periode. Selain itu, Kepala Negara juga pernah menyampaikan akan tetap taat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 2 periode dan pelaksanaan Pemilu 5 tahun sekali.
Simak selengkapnya dalam video berikut.
Penulis : Aryo Putranto Saptohutomo
Penulis Naskah: Anggie Puspariana
Narator: Anggie Puspariana
Video Editor: Ristu Alif
Produser: Firzha Ananda Putri
#BigData #LuhutBinsarPandjaitan #CakImin #JernihkanHarapan
source
Tinggalkan Balasan