Lembaga perkawinan membuat terjadinya peleburan harta antar pasangan, selain diperjanjikan sebaliknya. Lalu bagaimana bila si suami melakukan tindakan keperdataan tanpa izin si istri?
Berikut pertanyaan pembaca yang diterima detik’s Advocate. Pembaca detikcom juga bisa mengajukan pertanyaan serupa dan dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com.
Selamat pagi “redaksi detikcom” dan bapak Andi Saputra.
Nama saya Reny dari Madiun, Jawa Timur.
Kronologi masalah:
Lima tahun lalu saya membeli motor dengan sistem kredit dan saat ini sudah selesai masa kreditnya. Ternyata suami saya membohongi saya. BPKB motor ternyata diatasnamakan suami. Saya tahunya baru awal tahun ini.
(Karena saya bekerja di luar negeri, dan saat cuti saya ambil motor by kredit. Sebelum berangkat kerja lagi, saya sudah bilang jika BPKB atas nama saya, karena saya yang bayar DP dan keseluruhan cicilannya).
Saat pulang ke tanah air (Januari 2023), dan hubungan dengan suami sudah tidak baik, saya meminta motor saya dan BPKB. Motornya dikasih, tapi BPKB-nya dijadikan pinjaman (dia tidak bilang berapa pinjamannya, berapa kali diangsur dan di mana dia menggadaikan BPKB tersebut).
Pertanyaan:
1. Saya ingin membaliknamakan motor saya menjadi nama saya (saat ini nama suami). Apakah itu bisa saya lakukan?
2. Apakah bisa diklaim kalau motor itu adalah seratus persen hak saya (meski BPKB atas nama suami?
3. Apakah bisa pihak bank atau suami sewaktu-waktu mengambil motor tersebut, mengingat BPKB atas nama suami.
4. Bagaimana saya membuktikan jika motor itu saya yang beli?
Terima kasih
Reny
Madiun