Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan bahwa Pemilu 2024 bisa berlangsung tidak jujur dan adil. PDI Perjuangan menyindir balik SBY dengan menbawa-bawa anomali Pemilu 2009, saat SBY menjabat presiden.
SBY menyampaikan pandangannya pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PD 2022, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (15/9). SBY membeberkan adanya tanda-tanda Pemilu 2024 akan berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil.
“Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024, saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY seperti dilihat detikcom di akun Tiktok @pdemokrat.sumut, Sabtu (17/9). DPD Partai Demokrat Sumatera Utara telah mengizinkan isi Tiktok itu untuk dikutip.
Lebih lanjut, masih dalam video Tiktok itu, SBY mengatakan akan ada skenario capres-cawapres hanya akan diikuti oleh dua pasangan. SBY menyebut itu dikehendaki oleh mereka agar oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya.
“Konon akan diatur dalam pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya,” ucapnya.
Presiden ke-6 Indonesia ini menilai cara tersebut jahat. Dia juga menyebut itu merupakan cara-cara batil yang tidak pernah dilakukan oleh Demokrat ketika berkuasa di pemerintahan.
“Jahat bukan? Menginjak injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan Pemilu, selama Pilpres Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu,” ujarnya.
Sindiran PDIP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membalas pernyataan SBY. Hasto menyinggung soal dugaan kecurangan pada Pemilu 2009.
Hasto mengatakan adanya upaya mencurangi Pemilu 2009 secara masif. Menurutnya, Demokrat mengalami kenaikan elektoral hingga 300% yang dianggap tak normal.
“Ini adalah kecurangan masif. Jadi parpol pada saat itu cenderung bertransformasi menjadi partai elektoral, fungsi parpol direduksi hanya menjadi mesin pemenangan pemilu. Di Indonesia terjadi global reproduction of American politic, melalui liberalisasi politik dan ekonomi pascakrisis moneter tahun 1997. Partai Demokrat adalah contoh terhadap kehadiran partai elektoral tersebut,” kata Hasto saat konferensi pers daring, Minggu (18/9/2022).
“Nah sistem multipartai seperti Indonesia yang sangat kompleks dengan intensitas persaingan yang sangat tinggi, sebenarnya tidak memungkinkan bagi parpol seperti Partai Demokrat untuk mengalami kenaikan 300 persen pada Pemilu 2009 lalu. Ini adalah suatu anomali di dalam pemilu,” imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Tinggalkan Balasan