Petisi, Demo, Hingga Karangan Bunga, Penolakan Revisi UU KPK

Petisi, Demo, Hingga Karangan Bunga, Penolakan Revisi UU KPK

Pegawai KPK siang tadi menggelar aksi solidaritas menolak rencana DPR yang berencana merevisi undang-undang KPK aksi dipimpin langsung wakil ketua KPK Saut Situmorang.

Dalam aksinya yang berlangsung di depan gedung merah putih pegawai KPK menyatakan penolakannya terhadap rencana DPR merevisi undang-undang KPK wakil ketua KPK saut Situmorang yang hadir dalam aksi itu mengatakan KPK telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti penolakan terhadap revisi undang-undang KPK yang disepakati DPR.

Tidak hanya di Jakarta penolakan revisi undang-undang KPK juga berlangsung di Semarang Jawa tengah sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil antikorupsi Jawa tengah menolak revisi undang-undang KPK dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk menolak revisi itu.

Mereka juga mendesak DPR untuk menarik usulan revisi undang-undang KPK yang disepakati.

Penolakan terhadap revisi undang-undang KPK juga disuarakan sejumlah elemen masyarakat lewat karangan bunga karangan bunga berisi ungkapan keprihatinan bakal matinya peran KPK akibat revisi undang-undang KPK. Karangan bunga ini kini menghiasi halaman KPK wadah pegawai KPK mengaku tidak mengetahui pengirim karangan bunga tersebut tetapi mereka mengapresiasinya.

Terkait kontroversi revisi undang-undang KPK wakil ketua DPR Fadli Zon menilai wajar atau jumlah poin yang masuk dalam materi revisi mulai dari soal SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan sampai keberadaan dewan pengawas bagi Fadli rencana revisi undang-undang KPK bertujuan untuk memperkuat keberadaan lembaga antirasuah bukan sebaliknya.

Sementara anggota baleg DPR dari fraksi PDIP perjuangan Hendrawan Supratikno menyebut 2 dari 6 anggota DPR yang mengusulkan revisi undang-undang KPK berasal dari fraksi PDIP perjuangan.

Seperti dikutip dari laman kompas.id Hendrawan menyebut nama Masinton Pasaribu dan Risa Mariska dari fraksi PDI perjuangan yang mengusulkan revisi undang-undang KPK lalu Saiful Bahri Ruray dari fraksi Golkar Ibnu Multazam dari fraksi partai kebangkitan bangsa Ahmad Baidowi dari fraksi PPP dan Taufiqulhadi dari fraksi partai Nasdem.

Jumlah pengusul revisi undang-undang KPK tidak terbatas pada 6 orang tersebut betul ada beberapa lagi ya saya nggak hafal betul karena kan inisiator seperti itu kan untuk supaya jelas pertanggungjawabannya jadi mereka mempresentasikan dalam rapat tersebut mereka berhadapan dengan pimpinan balek. Kami sebagai anggota ada di kanan kiri demikian kami kutip dari kompas.id.

Revisi undang-undang KPK yang diinisiasi DPR Presiden Joko Widodo mengatakan akan melihat dulu hal yang ingin direvisi sejauh ini menurut Jokowi KPK telah bekerja dengan baik Jokowi juga meminta DPR memiliki semangat yang sama dalam memperkuat KPK.

Dalansir dari Kompas.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply