Jakarta –
Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya mau tak mau harus mendukung kebijakan pemerintah yang menyetop sementara ekspor batu bara. Meski begitu, menurutnya, PLN harus berbenah diri dengan menata sistem rantai pasokan.
“Terkait kebijakan ini, suka ataupun tidak suka, ya, dengan amat sangat terpaksa harus didukung,” ujar Maman Abdurrahman saat dihubungi, Selasa (4/1/2022).
“Namun perlu menjadi catatan, masak iya kita harus seperti ini terus. Situasi ini bisa terjadi karena PLN terlambat berbenah diri dengan menata sistem supply chain serta mengubah sistem kontraknya menjadi kontrak jangka panjang,” lanjut dia.
Dia menilai kebijakan penyetopan ekspor batu bara sementara itu kurang tepat, lantaran hanya menjadi solusi jangka pendek. Ke depan, kata dia, pemerintah harus segera menyiapkan solusi jangka menengah dan jangka panjang.
“Penyetopan ekspor batu bara ke luar negeri ini tentunya hanya solusi jangka pendek untuk memberikan shock therapy yang walaupun sebetulnya kurang tepat, karena kan tidak semua penambang yang tidak memenuhi komitmennya. Selama ini ada juga penambang yang sudah memenuhi komitmennya. Masak harus disamaratakan semuanya,” kata dia.
“Jangka menengahnya adalah benahi sistem supply chain dan kontrak di PLN dan juga tutup itu PT PLN batu bara karena tidak ada manfaatnya mendingan langsung saja berkontrak dengan PT PLN-nya dan pemerintah segera terapkan sistem reward and punishment,” lanjutnya.
Sementara, terkait solusi jangka panjang, dia menyoroti revisi Undang-undang (UU) Ketenagalistrikan agar PLN tak lagi memonopoli usaha listrik di Tanah Air.
“Lalu strategi jangka panjangnya adalah segera Revisi UU Ketenagalistrikan dengan mengubah pasal tentang pengusahaan listrik agar PLN tidak lagi memonopoli usaha listrik di Tanah Air kita,” kata Maman.
“Harus didorong dan diberikan kesempatan kepada semua pihak baik itu swasta atau BUMN baru untuk bisa berusaha di sektor kelistrikan di negara kita agar apabila PLN seperti sekarang ini bermasalah tidak berdampak kepada seluruh Indonesia dan terjadi persaingan yang sehat,” sambungnya.
(fca/gbr)
Tinggalkan Balasan