Jakarta –
Perbandingan pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi polemik. Hal itu terjadi setelah bakal calon presiden Anies Baswedan membandingkan data pembangunan jalan yang dilakukan kedua pemimpin negara tersebut.
Kini, Kementerian Keuangan ikut buka suara soal polemik yang terjadi. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan membandingkan panjang jalan hasil pembangunan antar pemimpin antar periode adalah hal yang kurang tepat. Menurutnya pembangunan jalan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, kontinuitas menjadi hal utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Tentu setiap pemimpin ingin berlomba-lomba membangun infrastruktur. Bukan untuk kalah menang, tapi demi melayani rakyat, peningkatan investasi, penurunan biaya logistik, dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang akan meningkatkan kesejahteraan semua warga negara,” ungkap Yustinus Prastowo dalam utas yang dibuat di Twitter pribadinya @prastow, dikutip Kamis (25/5/2023).
Yustinus pun mulai membeberkan data, hal yang pertama dia ungkapkan adalah adanya tren peningkatan anggaran infrastruktur. Pada periode 2019-2023, atau tepatnya selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah melalui APBN telah mengeluarkan rata-rata Rp 374,2 triliun per tahunnya untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur.
Rinciannya, di tahun 2019 anggaran infrastruktur disiapkan sekitar Rp 394,1 triliun, 2020 senilai Rp 307,3 triliun, 2021 senilai Rp 403,3 triliun, 2022 senilai Rp 374,4 triliun, dan di 2023 ini diperkirakan sekitar Rp 391,7 triliun.
Khusus pada 2022, realisasi anggaran infrastruktur mencapai Rp374,7 triliun melalui belanja non kementerian/lembaga (K/L) (Rp97,4 triliun), pembiayaan anggaran (Rp81,9 triliun), dan belanja K/L (Rp189,3 triliun).
Beberapa outputnya yaitu pembangunan bendungan 34 unit, pembangunan jaringan irigasi 936,6 kilometer (km), dan pembangunan jalan 540,25 km.
Kontinuitas Pembangunan Jalan
Beranjak dari data-data tersebut, Yustinus kemudian bicara soal pembangunan jalan yang berkelanjutan dari tiap-tiap periode kepemimpinan presiden. Menurutnya, pembangunan jalan dimulai dari pembukaan lahan atau land clearing, penyiapan badan jalan, pembangunan pondasi jalan dan pengaspalan. Tahap-tahap tersebut tentu memakan waktu yang tidak sedikit sehingga sangat mungkin menjadi tongkat estafet pembangunan jalan antar periode.
Ketika jalan sudah jadi pun, menurutnya belum tentu langsung tercatat pada Kementerian PUPR sebagai jalan nasional. Penetapan ruas jalan menjadi jalan nasional mengacu pada kriteria teknis Permen PUPR Nomor 03 Tahun 2012.
Yustinus menyoroti polemik yang diungkap oleh Anies Baswedan, hal itu adalah perbandingan penambahan panjang jalan nasional dari data BPS. Dia mengungkapkan penambahan data jalan yang dibandingkan Anies itu didasarkan pada status jalan yang perubahannya disebabkan pada 3 hal yaitu peningkatan status jalan (upgrade), penurunan status jalan (downgrade), dan pembangunan jalan baru.
“Dengan kata lain, Perubahan Panjang Nasional tidak sama dengan Pembangunan Jalan Baru. Ada faktor perubahan status jalan yang harus diperhitungkan. Ini sejalan dengan keterangan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR kemarin,” papar Yustinus.
Yustinus memaparkan pembangunan jalan baru, baik jalan yang fungsional, teraspal, dan terkoneksi yang tercatat pada Kementerian PUPR pada periode 2015-2022 tercatat 1.153 km. Angka 1.153 km tentu tidak dapat dipisahkan dari 64 km jalan baru yang tuntas pada periode sebelumnya atau tepatnya tahun 2004-2014.
Yang artinya, ada sekitar 1.217 km jalan yang terbangun sejak zaman SBY hingga Jokowi. Dia juga menyebutkan dari total 1.217 km tersebut tidak dapat dipisahkan juga dari 9.191 km jalan nasional yang telah dibangun selama 2010-2022.
“Sekali lagi ini adalah tentang kontinuitas. Terima kasih Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, dan para presiden sebelumnya,” ungkap Yustinus.
Simak Video: Kata Menteri PUPR soal Anies Bandingkan Pembangunan Jalan Jokowi Vs SBY
(hal/das)
Tinggalkan Balasan