Menteri Jepang Minta Kepala Daerah Koordinasi Antar Wilayah Jika Terjadi Kekurangan Vaksin Covid-19

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Menteri Vaksinasi Jepang, Noriko Horiuchi mengingatkan kepada para kepala daerah untuk melakukan koordinasi satu sama lain dan tak perlu ke pemerintah pusat jika terjadi kekurangan jumlah vaksin.

“Para kepala daerah bisa koordinasi dan kerja sama satu sama lain dalam vaksinasi ketiga,” ungkap Menteri Vaksinasi Noriko Horiuchi, Jumat (24/12/2021).

Jika terjadi kekurangan vaksin Pfizer di suatu daerah, kepala daerah bisa memintanya atau koordinasi dengan daerah tetangga lainnya pada saat vaksinasi ketiga (booster).

Persediaan Pfizer di suatu daerah sempat mengalami kekurangan saat vaksinasi sehingga kepala daerah memintanya ke pemerintah pusat.

Sedangkan vaksin Moderna di daerah tersebut masih banyak dan masyarakat setempat banyak yang meminta agar divaksinasi Pfizer.

“Silakan koordinasi dengan daerah lain bila memang diperlukan saat vaksinasi ketiga. Bukan hanya Pfizer tapi juga bisa pakai vaksin Moderna. Itu semua tergantung pengaturan klinik atau rumah sakit daerah yang bersangkutan serta koordinasi dengan orang tang menerima vaksinasi. Bebas bisa pakai beda vaksin asal dikoordinasikan bersama,” ujarnya.

Baca juga: Antisipasi Omicron, PM Jepang Imbau Masyarakat Batalkan Rencana Pulang Kampung di Akhir Tahun

Sedangkan mengenai sertifikat vaksinasi yang diterbitkan pemerintah Jepang, diakui Noriko Horiuchi bukan di dalam wilayah kekuasaannya.

“Di kementerian saya tidak menangani sertifikat vaksinasi. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke kementerian atau badan didital Jepang,” ungkap Noriko Horiuchi kepada Tribunnews.com, Jumat (24/12/2021).

Saat ini sebanyak 76 negara dan wilayah mengakui sertifikat vaksinasi yang dibuat pemerintah Jepang.

Tanggal 20 Desember lalu juga diluncurkan aplikasi vaksinasi oleh badan digital Jepang untuk memungkinkan pengguna memperlihatkan kepada banyak pihak bukti telah divaksinasi dan berlaku juga di 76 negara.

“Mengenai apakah Indonesia masuk ke dalam kelompok 76 negara itu maaf saya tidak ingat saat ini. Mungkin bisa ditanyakan ke badan digital,” jelasnya.

Catatan Tribunnews.com, sampai saat ini Indonesia masih belum termasuk ke dalam 76 negara kelompok kerja sama dengan Jepang, yang mengakui sertifikat vaksinasi Jepang.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.