Menaker Minta DPR Sahkan RUU PKS, Cak Imin: Insyaallah Awal 2022

Jakarta

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi Undang-undang. Ia menilai para pekerja/buruh sangat membutuhkan RUU tersebut untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja.

“Begitu kuatnya keinginan kita untuk sama-sama zero tolerance terhadap kekerasan seksual dan harus katakan kita semua darurat melawan kekerasan seksual. Kita mendukung agar DPR segera menuntaskan RUU PKS segera disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang,” ujar Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (30/12/2021)

Permintaan tersebut disampaikan Ida Fauziyah saat melakukan dialog interaktif dengan Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Muhaimin Iskandar dan Pekerja Musik Indonesia bertajuk ‘Setara dan Sejahtera Pekerja Musik Indonesia’ di Jakarta, kemarin.

Menurut Ida, pelecehan dan kekerasan seksual bersifat lintas kelas, lintas profesi, lintas budaya, lintas agama bahkan lintas benua. “Bisa terjadi kapan pun, di mana pun, di dunia nyata atau di dunia maya (online),” katanya.

Ida Fauziyah mengatakan RUU PKS jauh lebih efektif, karena berkontribusi memberikan perlindungan secara maksimal kepada pekerja/buruh. Oleh karenanya, ia berharap RUU PKS ini menjadi UU sapujagat yang dapat mengatasi inti sejak hulu sampai hilir.

“Saya yakin DPR pasti mendengar aspirasi ini, apalagi kalau pekerja seni sepakat menghentikan kekerasan seksual karena dalam kondisi darurat,” ungkapnya.

Ida menambahkan pelecehan/kekerasan seksual jelas mengurangi produktivitas di dunia kerja, yang berdampak mengganggu team work/kerja sama dalam bekerja, pekerja kehilangan rasa percaya diri untuk berkreasi dan berkarya.

Selain itu, pekerja juga dapat mengalami gangguan kesehatan mental dan fisik; serta hilangnya loyalitas dan dedikasi pada profesi.

Di sisi lain, Sekjen PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia), Johny Maukar juga mendukung Ida Fauziyah agar RUU PKS yang tak kunjung, segera disahkan menjadi UU.

“Melalui UU PKS diyakini akan ada aturan anti kekerasan secara fisik maupun psikis serta seksual. Kami berharap nanti dicanangkan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin, ” ucapnya

Sedangkan Muhaimin Iskandar menyatakan RUU PKS yang merupakan inisiatif DPR ini akan disahkan di gedung parlemen Senayan.

“Awal Januari 2022, insyaallah akan diketok palu RUU PKS ini,” imbuh Muhaimin.

(akd/ega)

Selengkapnya

Leave a Reply

Detik-detik Satpam Digigit Ular di Perumahan Elite Terekam Kamera Small Earthquake Rattles South Bay Near Milpitas Cantik Emma Stone yang Baru Saja Menikah Mobil Terbang Fenomena Halo Matahari di Langit Jawa Timur Prewedding Terbaru Nikita Willy & Bos Blue Bird Desa Nelayan Paling Nyentrik Dunia Kelebihan Tes COVID oleh Anjing Dibanding PCR Rumah Orang Terkaya Dunia Aksi Protes Perubahan Iklim Global di Berbagai Negara