Jakarta –
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat miskin atau wong cilik. AHY menyoroti alokasi anggaran yang dinilainya terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar dan tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik.
Hal ini disampaikan AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
“Masalahnya, bukan hanya karena krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit, karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, yang tidak banyak berdampak pada kehidupan Wong Cilik, yaitu saudara-saudara kita terkategori miskin dan kurang mampu,” kata AHY.
AHY menyebut defisit anggaran ditutupi dengan utang pemerintah hingga angkanya naik mencapai tiga kali lipat. AHY mengatakan pada akhirnya rakyat yang kembali kena imbas atas utang tersebut.
“Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023, angkanya mencapai Rp 7.733 Triliun. Belum lagi, utang BUMN yang semakin menggunung, sebesar Rp 1.640 triliun,” katanya.
“Faktanya pula, rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi. Lagi-lagi, ada pihak yang berdalih, rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya. Kini, kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya, rakyat juga yang akan menanggung utang, lewat pajak yang mereka bayar,” imbuhnya.
AHY mengingatkan pemerintah jangan sampai menerapkan kebijakan yang tidak berpihak kepada wong cilik. Dia menyinggung pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja paling tinggi justru kurang mendapat perhatian pemerintah.
“Selanjutnya, jangan sampai pula kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada Wong Cilik. Contohnya, dari 143 juta angkatan kerja, sektor pertanian menyumbang 38 juta tenaga kerja atau 26 persennya. Jadi, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang paling utama. Sayangnya, sektor Wong Cilik ini justru kurang mendapat perhatian,” katanya.
“Bahkan, anggaran kementerian pertanian pun minim. Tahun ini saja, anggarannya hanya 15 Triliun rupiah. Angka ini setara dengan alokasi APBN untuk sektor pertanian tahun 2014. Padahal, postur APBN tahun 2023 ini, Rp 700 Triliun lebih banyak dari 2014,” imbuhnya.
Lebih lanjut AHY menegaskan saat ini partainya sedang memperjuangkan perbaikan kebijakan ekonomi. Dia menghendaki peningkatan kesejahteraan rakyat ke depannya.
“Jadi, jika ada yang bertanya, perubahan dan perbaikan apa yang sedang diperjuangkan oleh Partai Demokrat? Maka para kader, jawablah, salah satu agenda perubahan kita adalah perbaikan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal yang tepat, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegas AHY.
(fca/maa)
Tinggalkan Balasan