TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan pentingnya percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan frontage road di sepanjang jalur kereta api (KA) lintas Bandartinggi – Kuala Tanjung, Sumatera Utara.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Helson Siagian mengatakan, percepatan pembangunan frontage road sangat diperlukan, agar jalur KA Bandartinggi – Kuala Tanjung bisa segera dioperasikan.
“Pembangunan frontage road ini satu bagian dari Proyek Strategis Nasional. Jadi kalau itu tidak cepat diselesaikan, pengoperasian jalur Bandartinggi – Kuala Tanjung juga ikut terhambat,” kata Helson, dalam rapat koordinasi bersama Ditjen Perekeretaapian Kemenhub, Kemenko Marves, LMAN, BPKP, ATR/BPN, dan Pemda Sumut, di Medan, Sabtu, (4/6/2022).
Helson menegaskan, pembangunan dan pengoperasian jalur KA Bandartinggi – Kuala Tanjung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), dan program kerja Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembangunan infrastruktur.
Jalur yang menjadi jaringan KA Trans Sumatera ini, ujar dia, akan mendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei menuju pelabuhan Kuala Tanjung.
“Jika ini bisa segera dioperasikan, investasi akan masuk dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut. Mudah-mudahan percepatan-percepatan luar biasa yang telah disepakati dalam rapat ini dapat terwujud, dan kita ingin dengar bersama-sama progresnya yang signifikan,” tambah Helson.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulmafendi mengungkapkan urgensi pembangunan frontage road atau jalan kolektor pada jalur KA Bandartinggi – Kuala Tanjung.
“Dengan adanya frontage road tidak ada lagi perlintasan sebidang yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat,” terangnya.
Baca juga: KAI Commuter Pakai Peron 9 Kereta Bandara untuk Optimalkan Perjalanan KRL
Sebagai informasi, pengadaan lahan untuk pembangunan frontage road di jalur KA Bandartinggi – Kuala Tanjung di beberapa lokasi menggunakan tanah milik BUMN, yakni PT Inalum (Persero).
Dalam rapat, PT Inalum menyatakan siap untuk melakukan proses administrasi lahan yang sudah dievaluasi, dan sepakat menerima nilai kompensasi sebesar Rp 15,7 miliar.
Sementara untuk pengadaan tanah yang melibatkan lahan masyarakat, pemerintah daerah setempat diharapkan segera berkomunikasi dengan para pemilik lahan.
“Kami berharap persoalan pengadaan tanah ini hendaknya dapat dikomunikasikan lebih baik agar proyek dapat segera dituntaskan,” kata Ketua Tim Percepatan PSN Sumatera Utara Agus Tripriyono.
Usai mengikuti rapat koordinasi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Nelson Siagian langsung menuju lokasi pembanguna frontage road, untuk memastikan kesiapan lahan.
Tinggalkan Balasan