Jakarta –
Salah satu anggota keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu Bayan berharap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberi penjelasan terkait diangkatnya Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya. Dia tidak mempermasalahkan pengangkatan mantan anggota Tim Mawar itu asal dapat membantu mengungkap kasus penculikan yang pernah terjadi di masa lalu.
“Kepada Panglima TNI artinya karena rekam jejak dari Pak Untung ini kan jelas, Jadi ingin tanya maksudnya seperti apa. Kalau memang itu suatu jalan atau Pak Untung bisa membantu menenuntaskan penculikan ini, ya kita tidak masalah,” kata Bayan saat jumpa pers virtual bersama KontraS, Jumat (7/1/2021).
“Artinya kalau Pak Untung diangkat, artinya dengan harapan dengan persyaratan strategi untuk membantu penyelesaian kasus penculikan itu menurut saya itu yang perlu ditanyakan,” lanjutnya.
Bayan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan telah memberi mandat kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk menangani. Dia berharap dapat bertemu dengan Moeldoko dan Mayjen Untung untuk mebahas lebih lanjut penanganan kasus HAM berat.
“Kalau ke presiden artinya waktu kita bertemu itu kan beliau sudah menyatakan akan menyelesaikannya dan progresnya itu diserahkan ke pak Moeldoko, artina yang dijanjikan kepada kita apakah pengangkatan ini bagian dari pada penyelesaian kasus penghilangan paksa itu yang dipertanyakan,” ujarnya.
“Jadi saya sangat senang kalau ada kesempatan untuk ketemu beraudiens kepada dua tokoh ini, maka saya pertanyakan ke Pak Jokowi adalah janji yang dikatakan keada kami untuk mrnyelesaikan itu diberi mandat Pak Moeldoko untuk menyelesaikannya. Tapi sampai saat ini kita belum disampaikan sampai mana progres itu dijalankan,” jelasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengganti perwira tinggi TNI AD yang mengisi jabatan Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) dari Mayjen Mulyo Aji ke Mayjen Untung Budiharto. Mayjen Mulyo Aji mendapat promosi menduduki job bintang tiga sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Seskemenko Polhukam).
“Betul,” ujar Andika saat dimintai konfirmasi detikcom soal mutasi Pangdam Jaya, Kamis (6/1/2022).
Mutasi Pangdam Jaya ini tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/5/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Surat keputusan tersebut diteken Kepala Setum TNI Brigjen Edy Rochmatullah pada Selasa (4/1).
(dek/fjp)
Tinggalkan Balasan