Jakarta –
Massa aksi yang tergabung dari driver ojek online (Ojol) dari seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda hari ini. Massa Ojol meminta Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, untuk turun dari jabatannya.
“Kita minta Menhub turun kalau tidak bisa menyelesaikan masalah ini,” kata salah satu orator di atas mobil komando, Rabu (5/1/2022).
Diketahui, hal ini buntut dari payung hukum Ojol yang dinilai belum jelas. Penanggung Jawab Aksi Danny Stephanus mengatakan, terdapat beberapa penyimpangan dalam payung hukum Ojol versi Menhub.
“Payung hukum versi Menhub ini kan nggak jelas, kenapa? Pertama aturan tarif dibuat sepihak. Perbedaan tarif antara daerah dan pusat bedanya banyak. Kemudian tarif itu juga nggak mengikuti kondisi real di lapangan,” tambahnya.
Selain itu, kata Danny, perjanjian kemitraan hanya dilakukan oleh aplikator tanpa melibatkan perwakilan Ojol.
“Kedua nggak ada sanksi hukum bagi aplikator kalau nggak ngelaksanain. Buktinya tarif tetap ancur. Selanjutnya perjanjian kemitraan sepihak, jadi yang buat perjanjian itu aplikator, nggak ada perwakilan kita,” imbuhnya.
Lebih lanjut Danny juga menilai, kinerja Menhub dalam hal ini perlu diperbaiki. Pasalnya sebagai regulator, Menhub tidak bersikap adil dalam hal ini.
“Mestinya Kementerian Perhubungan sebagai regulator bersikap adil mewadahi itu. Tapi selama perjalanan 3 tahun kita paham akhirnya, ternyata bukan cuma Ojol, kinerja Menhub memang merah, rapotnya merah,” kata dia.
Untuk diketahui, ribuan Ojol yang menggelar aksi hari ini menuntut kejelasan payung hukum profesi ojek online.
“Kita minta payung hukum atau menteri turun,” kata Danny.
(dwia/dwia)
Tinggalkan Balasan