Jakarta –
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai Ibu Kota seharusnya dipimpin oleh ‘orangnya’ presiden. Apa alasannya?
Awalnya, Fahri bicara mengenai Sodetan Ciliwung, dia mengaku tidak mengetahui pasti masalah Sodetan Ciliwung. Namun, Fahri menyarankan agar ibu kota tidak melibatkan konflik dengan pemerintah pusat.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya kaget dengan Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang melanjutkan Sodetan Ciliwung setelah 6 tahun mangkrak. Sementara itu, diketahui Gubernur DKI Jakarta sebelumnya adalah Anies Baswedan.
Fahri kemudian berbicara mengenai leadership pemimpin Ibu Kota dan pemerintah pusat terkait masalah Sodetan Ciliwung itu. Fahri sekali lagi menekankan bahwa ibu kota seharusnya tidak berkonflik dengan pemerintah pusat.
“Menurut saya juga kalau bisa dibilang bagian dari kelemahan leadership pada kedua belah pihak ya itu sebenarnya nggak boleh terjadi,” kata Fahri dalam diskusi Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik dengan tema ‘Politik Kekuasaan Desa’, Rabu (25/1/2023).
Menurut Fahri, pemimpin Ibu Kota seharusnya adalah ‘orangnya’ presiden. Sebab, kata dia, pemimpin Ibu Kota akan mendampingi presiden untuk mengamankan kantor pemerintah pusat.
“Memang harusnya, kalau menurut saya ya, pemimpin Ibu Kota itu orangnya presiden, karena dia mendampingi presiden untuk mengamankan kantor-kantor pemerintahan pusat, kenyamanan pejabat-pejabat pusat, tamu-tamu negara dan seluruh situasi yang diperlukan para pejabat di tingkat pusat terutama untuk mengambil keputusan secara tenang, itu tugas pemimpin Ibu Kota,” tutur dia.
Mantan Wakil Ketua DPR itu menegaskan konflik di Ibu Kota ini harus dihindari di tahun mendatang. Dia juga menantang partai politik dan calon presiden untuk berdebat mengenai pembangunan IKN Nusantara yang digagas Jokowi.
“Dan karena itu memang harus dihindari di masa depan. Nggak boleh kita membiarkan, sekali lagi Ibu Kota dia itu menjadi medium friksi yang paling tajam. Makanya kan kalau kita mau memikirkan ini sekaligus dalam memikirkan masa depan dari Ibu Kota,” kata Fahri.
“Makanya nanti relevan, saya menantang teman-teman di partai politik atau capres-capres untuk memikirkan masa depan dari inisiatif Pak Jokowi di IKN itu,” imbuhnya.
Mengenai IKN, Fahri mengaku belum memberikan posisi yang jelas. Dia ingin lebih dulu berdebat masalah pemindahan Ibu Kota Negara.
“Saya sendiri belum meletakkan posisi saya, tapi saya mau berdebat dengan siapapun untuk menjelaskan apa yang terbaik bagi Indonesia ke depan dalam memilih Ibu Kota. Tetap pindah transisi atau pindah permanen ke IKN, ayo kita debatkan,” tutur dia.
“Karena ini penting, jangan partai-partai ini dan capres-capres ini sembunyi karena ini tema penting. Nah kasus ini cuma residu menurut saya dari ketidakmauan kita untuk menyelesaikannya secara tuntas,” lanjutnya.
(lir/lir)
Tinggalkan Balasan