Jakarta –
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2022 akan terus dikerahkan untuk memperjuangkan pemulihan dari pandemi, perdamaian, dan kemanusiaan.
Menurutnya, terkait pemulihan pandemi dalam bidang kesehatan, diplomasi akan berkontribusi membangun ketahanan kesehatan nasional jangka panjang melalui penguatan infrastruktur kesehatan nasional dan industri kesehatan.
“Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan. Indonesia harus mampu membuat obat sendiri dan memenuhi bahan baku obat,” kata Retno dalam keterangan tertulis, Kamis (6/1/2022).
Selain itu, kata dia, Indonesia juga akan mendorong pembentukan mekanisme pendanaan kesehatan bagi negara berkembang dan penyusunan Pandemic Treaty yang baru agar lebih siap menghadapi pandemi.
“Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif dalam proses negosiasi Pandemic Treaty tersebut,” imbuh Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM).
Kemudian terkait pemulihan ekonomi, akan diperkuat melalui perluasan akses produk industri strategis nasional, peningkatan kemitraan SWF Indonesia dengan investor di luar negeri, dan percepatan penyelesaian berbagai perundingan CEPA dengan UEA, Uni Eropa, Turki, dan Chile.
Sedangkan dalam isu perdamaian dan kemanusiaan, Indonesia akan terus berkontribusi mengatasi situasi di Afghanistan. Indonesia akan fokus pada sektor pendidikan/pemberdayaan perempuan Afghanistan, termasuk dengan memberikan beasiswa.
Indonesia juga akan mengirimkan 1.148 personel yang terdiri dari 950 personel satgas militer dan 198 personel satgas polisi, serta menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas bagi personel PKO, termasuk dalam skema UN Triangular Partnership Project (TPP).
Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) juga terus menjadi prioritas diplomasi Indonesia di tahun 2022. Sistem perlindungan WNI akan ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur dan SDM, percepatan digitalisasi, dan pengembangan kerangka hukum dan kerja sama internasional.
Guna memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia, diplomasi akan terus bekerja untuk mempercepat penyelesaian perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga.
“Di tahun 2022, upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim akan terus ditingkatkan,” ujar Retno.
Untuk batas darat, perundingan yang dilakukan adalah dengan Malaysia dan Timor Leste. Untuk batas maritim, perundingan adalah dengan Malaysia, Palau, Filipina, dan Vietnam.
Retno menegaskan bahwa perundingan batas maritim harus didasarkan pada UNCLOS 1982. Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional.
“Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia, bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982,” pungkasnya.
(akd/ega)
Tinggalkan Balasan