Jakarta –
Bupati Kepulauan Seribu Junaedi berharap helipad ‘siluman’ di Pulau Panjang bisa menarik wisatawan. Dia ingin helipad bisa dibuat permanen.
“Kalau ke depan, ya helipad harapan saya dibangun yang permanen. Sekarang kan ada tapi sementara. Ya itu, mengumpan wisata yang mungkin menggunakan helipad. Mungkin dari Pondok Cabe sama Halim, yang takut dengan gelombang pasang, bisa menggunakan heli,” kata Junaedi di DPRD DKK, Senin (11/7/2022).
Menurut Junaedi biaya naik helikopter lebih murah dibandingkan dengan spread boat. Namun kapasitas heli lebih kecil.
“Kalau menurut saya lebih murah. Cuma dari kapasitasnya memang, boat bisa banyak, heli kapasitasnya cuma 6. Itu banyak yang dilakukan,” ujarnya.
Junaedi mengatakan perlu dibuat regulasi terkait pengenaan pajak apabila helipad dibuat permanen. Dia menyampaikan perlu ada kemudahan transportasi untuk pariwisata.
“Iya harus ada (retribusi). Kan ada regulasinya, harus ada perdanya, yang itu harus kita bangun ke depan. Karena wisata ini perlu ada kemudahan juga. Jangan bangun wisata religi, yang pengunjungnya cukup banyak ke pulau. Juga ingin mempercepat perjalan transportasi, ya saya ingin dilanjutkan pembangunan runaway, karena pesawat kecil,” ucapnya.
Lebih lanjut Junaedi juga akan mengusulkan pembangunan run away pesawat di Pulau Panjang kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu guna percepatan mobilitas transportasi dari dan menuju Pulau Panjang.
“Mungkin ini nanti kita usulkan ke Pak Gubernur atau DPRD terkait pembangunan runaway di Pulau Panjang, untuk mendukung pariwisata juga untuk mendukung kalau ada kedaruratan, percepatan transportasi ke Pulau Seribu,” imbuhnya.
Seperti diketahui, helipad ‘siluman’ di Pulau Panjang ditemukan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat melakukan sidak. Prasetyo menjelaskan tujuan melakukan sidak ke Pulau Panjang untuk melihat kondisi pulau setelah ada audit BPK terkait dugaan korupsi bandar udara.
“Kita di sini mau melihat bagaimana audit BPK ini kan selalu permasalahannya dengan aset. Kalau ini aset sudah mulai nggak dibenerin, sampai kapan pun istilahnya akan menjadi temuan. Sebaik apa pun anggaran, tapi kalau temuannya selalu ada, kan harus dibereskan. Iya (Pulau Panjang) status quo tahun 2010 temuan BPK nilainya hampir Rp 80 miliar kerugian negara,” kata dia.
“Jadi kedatangan saya ke sini saya juga menyidak sebelum tahun anggaran perubahan ini berjalan, supaya anggarannya Pulau Seribu apa sih yang diminta, biar kita semua tahu,” katanya.
(dek/idn)
Tinggalkan Balasan