Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri memperkuat pembinaan inovasi terhadap daerah.
Upaya ini dilakukan agar pemerintah daerah (Pemda) mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan, saat ini BSKDN Kemendagri terus memperbaiki akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Innovative Government Award (IGA).
Ini penting dilakukan mengingat IGA merupakan ajang pemberian penghargaan kepada daerah terinovatif.
Langkah itu dilakukan salah satunya dengan membangun kerja sama dengan sejumlah pihak. Pada tahun ini, BSKDN menjalin kerja sama dengan Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (Smart City) Universitas Indonesia (UI) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Baca juga: BKSDN Kemendagri Siapkan Rumusan Kebijakan untuk Ciptakan Kota Bersih
“Kami sangat mengapresiasi sekali atas kerja keras tim validasi dan quality control dalam proses pengukuran indeks inovasi daerah ini,” ungkap Yusharto pada Rapat Penyerahan Hasil Validasi dan Quality Control Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022 di Aula BSKDN pada Senin, 14 November 2022.
Yusharto menjelaskan, dari sekitar 26.000 inovasi yang didaftarkan pemerintah daerah (Pemda) kepada BSKDN, hanya 11.000 inovasi yang mendapat nilai tertinggi sesuai kriteria yang telah disepakati BSKDN. Hasil tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masng perguruan tinggi sebagai mitra kerja atau validator.
“Penentuan kriteria tersebut tentu saja memperhatikan daerah-daerah sesuai dengan klasternya masing-masing, termasuk daerah 3T atau daerah perbatasan,” tambah Yusharto.
Sementara itu, salah satu Tim Validasi dan Quality Control Smart City UI Ahmad Gamal mengungkapkan sejumlah hal penting yang perlu menjadi landasan BSKDN dalam membina inovasi daerah.
Selain itu, dia menekankan, BSKDN perlu memperhatikan daerah yang memiliki inovasi sesuai paramerter yang disepakati.
Dirinya mengaku masih banyak daerah yang memiliki program bagus, tapi tidak mampu menjelaskan rancang bangun dan dampak yang luas. Daerah seperti ini, kata dia, perlu mendapat pembinaan dari BSKDN Kemendagri.
“Daerah tersebut perlu menjadi perhatian untuk dikunjungi di lapangan dan hal tersebut barangkali bisa menjadi dasar bagi BSKDN untuk melakukan pembinaan,” pungkas Gamal.
Adapun di akhir acara, Kepala BSKDN Kemendagri menandatangani Penyerahan Hasil Validasi dan Quality Control Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022 bersama Smart City UI dan Fisipol UGM.
Tinggalkan Balasan